BNPP Perkuat Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut

KILASEVENT.COM – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan laut melalui forum strategis untuk memutakhirkan metodologi dan mengukur kinerja Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 2026.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Edfrie R. Maith mengatakan, pengukuran IPKP 2026 disesuaikan dengan kebijakan efisiensi. Dari 11 PPKP perbatasan laut, tujuh akan diukur langsung di lapangan dan lima lainnya dilakukan secara daring.

“Pengukuran IPKP 2026 menyesuaikan kebijakan efisiensi. Dari 11 PPKP Perbatasan Laut, tujuh akan diukur langsung di lapangan dan lima dilakukan secara daring,” kata Maith di Jakarta, Jumat.

Ia menargetkan laporan IPKP 2026 selesai pada Juli 2026 agar dapat disampaikan kepada Bappenas pada Agustus 2026. Maith juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi IPKP tahun sebelumnya.

Menurut dia, intervensi kementerian/lembaga belum sepenuhnya tercermin dalam hasil penilaian 2025. Karena itu, BNPP RI akan kembali mengonfirmasi rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait agar dapat memberi dampak nyata bagi penguatan pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan laut.

Forum tersebut menghadirkan narasumber lintas sektor, termasuk Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata Andar Danova. Ia memaparkan dukungan pendidikan vokasional di 11 PPKP perbatasan laut.

Andar menjelaskan lima program unggulan pariwisata 2026, yakni peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, dan tourism 5.0.

Ia menambahkan, daerah perbatasan dapat menjalin kerja sama pengembangan sumber daya manusia melalui politeknik pariwisata dengan skema nota kesepahaman. Pendaftaran event maupun objek daya tarik wisata juga dapat dilakukan melalui laman resmi Kementerian Pariwisata di kemenpar.go.id.

Dari sektor kelautan dan perikanan, Dessi Arisandi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan kebutuhan vokasional di kawasan perbatasan laut. Menurut dia, sekitar 85 persen nelayan belum tersertifikasi, dengan tingkat pendidikan yang masih didominasi SD dan SMP.

“Karena keterbatasan akses ke tempat pelatihan, maka pelatihan yang bisa diberikan untuk nelayan meliputi pelatihan prioritas, mencakup pengelolaan hasil perikanan, teknik tangkap modern, dan pascapanen,” ujarnya.

Sementara itu, Endah Riawati dari Badan Pusat Statistik memaparkan dinamika pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut melalui publikasi Direktori Pasar Rakyat 2026 pada 11 PPKP. Ia juga menjelaskan pendekatan penghitungan PDB/PDRB yang meliputi pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Dalam paparan distribusi dan pertumbuhan PDRB PKSN 2025, pertumbuhan tertinggi tercatat di Kabupaten Natuna sebesar 10,49 persen, Kepulauan Sangihe 5,67 persen, dan Kepulauan Talaud 5,19 persen. Sementara itu, pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Bengkalis sebesar 2,93 persen, Biak Numfor 3,29 persen, dan Maluku Barat Daya 3,49 persen.

Forum ini juga dihadiri Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI Yedi Rahmat, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI Ismawan Harijono.

Melalui forum tersebut, BNPP RI menegaskan komitmennya memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor berbasis data agar IPKP 2026 menjadi instrumen efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi maritim, serta memastikan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan laut berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.