DPR Minta Kemenpar Sesuaikan Usulan Anggaran 2027 agar Lebih Perkuat UMKM

KILASEVENT.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyesuaikan komposisi belanja dalam usulan tambahan anggaran tahun 2027 agar lebih berpihak pada penguatan UMKM dan pelaku pariwisata daerah.

Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kemenpar di Jakarta, Rabu, Putra menilai struktur usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun perlu diselaraskan dengan kebutuhan sektor riil yang menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata nasional.

Ia menyoroti perbedaan alokasi antarprogram, terutama antara pemasaran, penyelenggaraan kegiatan, serta pengembangan industri pariwisata.

“Saya lihat, Deputi Pemasaran minta porsi tambahan yang cukup raksasa, Rp647 miliar. Event mintanya Rp216 miliar. Tapi yang bikin saya agak miris, industri dan investasi itu cuma Rp35 miliar. Padahal ini mengurus pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha riil,” kata Putra.

Putra juga meminta Kemenpar mempertimbangkan kembali penghapusan dana tugas pembantuan pada 2027. Menurut dia, selama ini skema tersebut menjadi salah satu instrumen dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan pariwisata di daerah.

“Ini kenapa dihapus? Paling tidak, Saudara Menteri, ini diberikan secara terbatas dengan skala prioritas. Supaya ada keberpihakan kementerian kepada daerah. Ini menurut saya kurang bijak kalau dibuat kosong sama sekali,” ujarnya.

Dalam rapat itu, Putra turut menyoroti hubungan antara besaran anggaran dengan capaian devisa sektor pariwisata. Ia menyebut pada beberapa periode, devisa tetap meningkat meski anggaran mengalami penyesuaian.

“Jadi dikasih anggaran besar, devisanya 150, anggaran dipotong setengah, devisanya naik. Menarik ini,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi pembiayaan sektor pariwisata ke depan. Ia bahkan menyebut ada sinyal dari otoritas fiskal terkait keterbatasan ruang anggaran.

Putra juga menanggapi usulan tambahan anggaran bagi Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang banyak diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Ia menilai peningkatan anggaran perlu disertai indikator hasil yang terukur bagi masyarakat.

“Tidak ada satupun Poltekpar yang minta kenaikan ratusan persen itu menaruh target outcome. Berapa persen lulusan yang langsung bekerja di desa wisata lokal? Atau berapa persen peningkatan omzet UMKM yang didampingi oleh Poltekpar? Itu riil. Itu tidak ada,” ujar dia.

Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan tetap menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenpar sebesar Rp1,99 triliun. Namun, persetujuan itu disertai harapan agar komposisi belanja disesuaikan sehingga manfaat program lebih dirasakan pelaku usaha kecil dan masyarakat daerah.

“Untuk itulah kami setujui usulan tambahan anggaran ini, dengan catatan, kami menuntut penyesuaian arsitektur pembelanjaan agar sepenuhnya berpihak kepada pengusaha kecil, UMKM, dan pelaku pariwisata di sektor riil,” kata Putra.