Komisi VII Minta Program Pariwisata Diprioritaskan agar Menyentuh Warga

KILASEVENT.COM – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Kementerian Pariwisata lebih memprioritaskan pengembangan program pariwisata yang substantif dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Chusnunia menilai porsi anggaran dukungan manajemen yang disebut mencapai lebih dari 50 persen dari total pagu Kementerian Pariwisata terlalu besar. Sementara itu, program pariwisata yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hanya sekitar 15 persen.
“Kami memahami pentingnya belanja operasional, tetapi kami ingin memperoleh penjelasan mengenai apakah komposisi ini sudah ideal untuk kementerian yang berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan destinasi, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja,” kata Chusnunia dalam keterangan tertulisnya.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Politikus yang akrab disapa Nunik itu juga menyoroti hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dalam paparan Kementerian Pariwisata. Menurut dia, pariwisata tidak lagi menjadi bidang penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2027, yang dinilai berdampak pada berkurangnya instrumen pembiayaan pembangunan destinasi wisata di daerah.
“Salah satu poin penting dalam paparan adalah bahwa pariwisata tidak lagi menjadi bidang penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2027. Ini merupakan isu yang sangat strategis, di mana daerah akan kehilangan instrumen pembiayaan pembangunan destinasi wisata,” ujarnya.
Nunik juga menyinggung kondisi pariwisata di Lampung yang menurutnya masih memerlukan dukungan serius, terutama pada pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah destinasi yang tengah berkembang.
Komisi VII, kata dia, akan mendorong Kementerian Pariwisata untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar DAK Pariwisata dapat kembali diusulkan, setidaknya untuk destinasi prioritas dan daerah dengan potensi besar.
Selain itu, ia menekankan agar keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang perlu kita kejar adalah dampaknya, bukan sekadar jumlah event-nya,” tuturnya.
